Sekolah Rakyat Permanen di Jawa Tengah Mulai Beroperasi 31 Juli 2026, Pemprov Genjot Kesiapan Asrama
SEMARANG, JatengSatu.TOP – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan persiapan operasional Sekolah Rakyat permanen terus dipercepat menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada 31 Juli 2026. Sejumlah persoalan menjadi fokus penyelesaian, mulai dari pembangunan asrama, pemenuhan fasilitas pendukung, hingga finalisasi jumlah peserta didik.
Kesiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Aula Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).
Rapat dihadiri dinas sosial dari kabupaten dan kota yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta para kepala Sekolah Rakyat.
“Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada,” kata Sumarno.
Menurutnya, proses penerimaan peserta didik masih menjadi perhatian, terutama pada jenjang sekolah dasar. Hingga saat ini, jumlah calon siswa SD belum memenuhi target sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Pemerintah memutuskan mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat SD menjadi satu rombel. Sementara kuota yang tersedia akan dialihkan ke jenjang SMP dan SMA karena animo pendaftar pada dua jenjang tersebut lebih tinggi.
Selain rekrutmen siswa, penyelesaian pembangunan asrama menjadi pekerjaan yang dikejar sebelum sekolah mulai beroperasi. Asrama merupakan fasilitas utama karena seluruh peserta didik Sekolah Rakyat permanen diwajibkan tinggal di lingkungan sekolah selama mengikuti pendidikan.
“Kami kejar bersama teman-teman dari pekerjaan umum agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap,” ujarnya.
Pemprov Jawa Tengah juga meminta pemerintah kabupaten dan kota segera berkoordinasi apabila masih terdapat kebutuhan fasilitas dasar, seperti pasokan air bersih. Menurut Sumarno, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sementara melalui penyediaan tangki air atau solusi lain sesuai kondisi masing-masing daerah.
Ia menekankan setiap bangunan yang masih dalam tahap penyelesaian harus melalui asesmen menyeluruh sebelum ditempati. Penilaian tersebut mencakup aspek keamanan, kenyamanan, hingga keselamatan peserta didik.
“Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Sumarno menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, seluruh fasilitas yang disiapkan harus benar-benar layak agar mampu mendukung proses belajar mengajar secara optimal.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengakui pembangunan asrama Sekolah Rakyat permanen di Sukoharjo yang dikerjakan Kementerian PU memang belum sepenuhnya selesai. Meski demikian, pihaknya optimistis kegiatan belajar mengajar tetap dapat dimulai sesuai jadwal.
Sebanyak 188 peserta didik telah dipersiapkan untuk mengikuti tahun ajaran perdana di SRMA 17 Surakarta. Nantinya, seluruh siswa tersebut akan menempati kompleks Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Sukoharjo.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, mengatakan Jawa Tengah kini memiliki 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan yang dipersiapkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Melalui koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan kementerian terkait, seluruh kendala diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir Juli sehingga Sekolah Rakyat permanen dapat beroperasi sesuai target pada tahun ajaran 2026/2027.
About The Author
