Tiang Listrik, Tawuran, dan Julukan Jalur Gaza: Sejarah Kelam yang Berusaha Dihapus dari Semarang Utara
SEMARANG, JatengSatu.TOP – Malam di Kampung Bandarharjo pernah punya bahasa sendiri. Ketika ada tawuran, seseorang memukul tiang listrik. Bunyinya nyaring, memantul di gang-gang sempit. Warga yang mendengarnya langsung tahu: jangan keluar rumah. Anak-anak ditarik ke dalam. Pintu-pintu dikunci. Tidak ada sirene. Tidak ada pengeras suara. Hanya bunyi tiang listrik, kode darurat yang lahir dari kebiasaan.
Jembatan Boom Lama, penghubung Kampung Kuningan dan Kampung Bandarharjo, menjadi arena pertempuran. Kelompok remaja dari Barutikung, Perbalan, Kuningan, Panggung, Tanjung Mas saling berhadapan. Bambu, kayu, bahkan bom molotov pernah mewarnai malam-malam di sana. Warga menyebut tempat itu Jalur Gaza. Bukan karena ada tank atau pesawat tempur. Tapi karena tawurannya nyaris tak pernah berhenti.
Julukan itu melekat. Bahkan sempat terdaftar di peta digital. Orang luar mungkin mengira itu nama resmi. Padahal warga sendiri yang memberikannya. Mungkin karena lelah. Mungkin karena pasrah. Mungkin karena tidak tahu lagi harus menyebutnya apa.
Lima tahun lalu, ketegangan mencapai puncaknya. Tawuran hampir terjadi setiap malam. Anak-anak tidak berani keluar setelah magrib. Ibu-ibu menunggu di depan pintu sambil mendengarkan suara tiang listrik. Kalau tidak ada bunyi, berarti malam itu aman.
Tapi waktu terus berjalan. Perlahan, sesuatu berubah.
Polisi mulai rutin berpatroli. Warga mulai berani menegur. Dan yang paling penting, banyak remaja yang memilih jalan lain. Seorang warga Bandarharjo bercerita, kawasan Barutikung kini dijuluki kampung santri. Bukan karena ada pesantren besar di sana, tapi karena anak-anak mudanya banyak yang belajar agama. Mereka yang dulu mungkin ikut tawuran, sekarang memilih mengaji.
Stigma Jalur Gaza belum sepenuhnya hilang. Polisi mencatat tawuran masih terjadi, meski tidak separah dulu. Konflik bergeser dari antar kampung menjadi antar geng. Tapi setidaknya, malam-malam di Jembatan Boom Lama tidak lagi seseram dulu.
Rabu, 30 September 2026, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai datang ke Kampung Sleko. Ia tidak datang membawa pasukan. Ia datang untuk berbicara soal perdamaian. Di hadapan warga, ia menyebut julukan lama itu.
“Kampung di sini dulu itu namanya apa? Jalur Gaza. Dulu disebut Jalur Gaza. Kalau misalnya masih seperti Jalur Gaza dulu, maka ya perlu kami bentuk,” ujarnya.
Yang ia maksud adalah Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian, atau Kampung REDAM. Sebuah program KemenHAM yang ingin menghadirkan budaya damai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Bukan dari Jakarta, bukan dari kantor gubernur, tapi dari kampung.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, yang mengaku besar di kawasan itu, mengenang masa lalunya. “Dulu sini ruwet,” katanya. Tapi ia menegaskan, warga Kampung Sleko sudah lama menjalani rekonsiliasi. Bahkan, menurutnya, upaya itu berlangsung turun-temurun.
“Maka, kita pilih ini menjadi kayak sesuatu contoh. Ini loh sudah dilakukan secara turun-temurun. Dan titiknya itu adalah rekonsiliasi. Untuk sebuah kesadaran bahwa kita butuh Semarang damai untuk membangun,” ujarnya.
Agustina berharap Kampung Sleko menjadi catatan sejarah. Bukan lagi sebagai Jalur Gaza, melainkan sebagai kampung yang berhasil menjaga perdamaian.
Di Kampung REDAM, KemenHAM akan menempatkan mediator hak asasi manusia. Jika terjadi konflik, mediator hadir mencari solusi. Tidak harus menunggu polisi, tidak harus menunggu aparat. Warga bisa menyelesaikan persoalan mereka sendiri, dengan pendampingan.
Menteri HAM menyebut kampung sebagai titik terkumpul terendah masyarakat. “Kalau di kampung itu bisa berintegrasi, maka sebenarnya secara otomatis integrasi nasional juga akan terjalin pada masa yang akan datang,” ujarnya.
Saat ini, sudah ada 174 titik calon Kampung REDAM yang diusulkan ke KemenHAM. Tersebar di 81 kabupaten/kota pada 28 provinsi. Beberapa daerah yang menjadi prioritas antara lain Flores Timur, Poso, Papua, Aceh, dan Ambon. Daerah-daerah itu dinilai memiliki sejarah konflik sosial berkesinambungan atau peristiwa HAM yang belum selesai.
“Misalnya Flores Timur, kita akan bikin Kampung REDAM ini bisa lebih banyak daripada kabupaten kota atau provinsi lain di Indonesia. Karena tujuannya untuk menjaga, meredamkan situasi,” kata Menteri HAM.
Satu hal yang membedakan Kampung REDAM dari program pemerintah lain: sifatnya sementara. Jika konflik sudah selesai dan wilayah aman, kampung itu akan diserahkan kembali ke pemerintah daerah.
“Kami bentuk dan kami hadir menangani sampai lahan ekonomi yang diperebutkan beres. Setelah itu, Kampung REDAM itu sewaktu-waktu bisa dibubarkan. Setelah bagus, setelah aman, kita serahkan kepada pemerintah daerah,” jelasnya.
Kampung Sleko berada di sekitar Menara Syahbandar, bangunan peninggalan Hindia Belanda yang masih berdiri. Menara itu menjadi saksi perjalanan kawasan dari masa kolonial, era kemerdekaan, hingga periode konflik sosial.
Kini, kawasan yang dulunya dijuluki Jalur Gaza itu bersiap menanggalkan label lamanya. Jika semua berjalan lancar, Sleko akan menjadi simbol bagaimana sebuah kampung bisa berubah: dari konflik menuju perdamaian.
Dan tiang listrik itu, semoga, tidak perlu dipukul lagi.
About The Author
