SEMARANG, JatengSatu.TOP – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan dan investasi. Di balik itu, pemerintah juga menghadapi tekanan besar untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada sektor subsidi energi.
Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti, menilai kondisi saat ini menjadi tantangan serius karena pelemahan rupiah otomatis meningkatkan biaya impor energi yang masih menjadi kebutuhan Indonesia.
Menurut Esther, tekanan tersebut semakin berat ketika harga minyak dunia juga mengalami kenaikan akibat ketidakpastian geopolitik global.
“Di dalam APBN itu subsidi energi juga besar. Saya rasa tekanan nilai tukar rupiah terhadap US dolar ini juga membuat impor BBM menjadi lebih besar,” kata Esther.
Ia menjelaskan setiap pelemahan rupiah akan langsung memengaruhi besaran anggaran yang harus disiapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
“Setiap Rp100 kenaikan terhadap US dolar itu ada sekitar Rp0,8 triliun bengkaknya,” ujarnya.
Tidak hanya kurs, kenaikan harga minyak mentah dunia juga memberikan dampak signifikan terhadap keuangan negara.
“Belum lagi kenaikan 1 US dolar per barel itu juga akan meningkatkan sekitar Rp6,8 triliun,” tuturnya.
Esther mencontohkan, dalam kondisi konflik global yang berlangsung hanya dua pekan saja, tekanan terhadap APBN sudah sangat terasa.
“Dengan perang dua minggu saja itu sudah APBN bengkak sekitar Rp50 triliun,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah memiliki hubungan langsung dengan kesehatan fiskal nasional.
Karena itu, Esther mengapresiasi langkah pemerintah yang hingga kini masih mempertahankan kebijakan subsidi energi sehingga harga BBM belum mengalami penyesuaian.
“Saya mengapresiasi pemerintah bisa melakukan penundaan sehingga subsidi energi tetap di-hold dan harga BBM tidak naik,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan kemampuan pemerintah untuk terus menahan harga BBM sangat bergantung pada ruang fiskal yang tersedia.
“Untuk bisa meng-hold sampai kapan itu tergantung dari fiscal space kita,” ujarnya.
Esther menilai pemerintah perlu segera memperkuat sumber-sumber penerimaan devisa agar tekanan terhadap APBN tidak terus membesar.
Ia menyebut investasi dan ekspor menjadi dua instrumen penting yang harus didorong lebih agresif dibandingkan kebijakan yang hanya berorientasi pada konsumsi jangka pendek.
“Saya rasa pemerintah ke depannya lebih fokus tidak hanya pada konsumsi tetapi juga pada investasi dan ekspor,” katanya.
Menurut Esther, peningkatan investasi dan ekspor akan memperbesar aliran modal masuk ke Indonesia sehingga cadangan devisa menjadi lebih kuat.
Dengan cadangan devisa yang memadai, stabilitas rupiah akan lebih mudah dijaga dan tekanan terhadap APBN bisa dikurangi.
Ia juga mengingatkan dampak yang lebih luas jika pemerintah suatu saat terpaksa menaikkan harga BBM akibat tekanan fiskal yang terus meningkat.
“Kalau subsidi BBM naik, dampaknya tidak hanya buat masyarakat tetapi akan terjadi kenaikan inflasi,” ujarnya.
Esther menjelaskan harga BBM merupakan komponen penting dalam biaya transportasi, sedangkan biaya transportasi menjadi bagian utama dalam struktur biaya produksi berbagai sektor usaha.
Akibatnya, kenaikan harga BBM berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara lebih luas.
“Harga minyak atau harga BBM itu menjadi komponen dari biaya transportasi dan biaya transportasi menjadi komponen dari biaya produksi,” kata Esther.
Karena itu, ia menilai menjaga stabilitas rupiah bukan hanya soal mempertahankan nilai mata uang, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara.
Di tengah tekanan global yang masih berlangsung, Esther menegaskan kebijakan ekonomi harus diarahkan pada penguatan sektor produktif agar Indonesia memiliki fondasi yang lebih kuat menghadapi gejolak nilai tukar di masa mendatang.
About The Author
