SEMARANG, JatengSatu.TOP — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai bersiap menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan mulai berlangsung pada Juni mendatang. Ancaman kekeringan yang hampir setiap tahun menghantui sejumlah wilayah membuat langkah antisipasi dipercepat sejak awal.
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 123 juta liter air bersih telah disiapkan oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk menghadapi potensi krisis air di berbagai daerah.
Cadangan air tersebut disiapkan khusus untuk membantu masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kekeringan, terutama daerah yang setiap musim kemarau selalu mengalami kesulitan air bersih.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap daerah-daerah yang berpotensi terdampak.
Hasil koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota menunjukkan ada 18 daerah yang diperkirakan akan mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
“Tahun 2026 ini hasil koordinasi kami dengan BPBD kabupaten/kota sudah disiapkan 123 juta liter air, ada 18 kabupaten/kota yang diperkirakan akan terdampak. Sudah siap untuk didistribusikan,” katanya saat rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I-2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5/2026).
Musim Kemarau Diprediksi Mulai Juni
Meski saat ini hujan masih turun di sejumlah wilayah Jawa Tengah, kondisi itu tidak berarti ancaman kekeringan telah berlalu.
Menurut Bergas, berdasarkan prakiraan cuaca khusus Pulau Jawa, musim kemarau diprediksi mulai masuk pada bulan Juni 2026.
Artinya, waktu persiapan tinggal menghitung minggu dan distribusi air bersih harus dipastikan siap sebelum dampak benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menjelaskan, pola musim kemarau tahun ini diperkirakan hampir sama seperti yang terjadi pada tahun 2024 lalu.
Saat itu, kekeringan cukup parah terjadi di sejumlah wilayah hingga memaksa pemerintah melakukan distribusi air bersih secara besar-besaran.
“Peristiwa di tahun 2026 ini diperkirakan hampir sama seperti di tahun 2024. Di mana pada tahun 2024, BPBD provinsi maupun kabupaten/kota sudah bisa mendistribusikan 54 juta liter air,” jelasnya.
Belajar dari kondisi tersebut, pemerintah kini memilih bergerak lebih awal agar penanganan tidak bersifat darurat saat krisis sudah terjadi.
Distribusi Air Terkendala Kenaikan Harga BBM
Selain memetakan daerah rawan, BPBD Jateng juga telah menyiapkan skema distribusi, termasuk armada tangki air dan jalur penyaluran ke wilayah terdampak.
Mobil tangki, titik distribusi, hingga kebutuhan operasional mulai dihitung agar bantuan dapat segera dikirim ketika warga mulai mengalami kesulitan air.
Namun demikian, tantangan baru muncul dari kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berdampak langsung pada biaya distribusi air bersih.
Menurut Bergas, pihaknya masih melakukan kajian lanjutan untuk menghitung kebutuhan anggaran agar distribusi tetap berjalan maksimal.
Kenaikan biaya operasional ini menjadi perhatian serius karena distribusi air ke wilayah pelosok membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Terlebih, banyak daerah rawan kekeringan berada di kawasan perbukitan atau wilayah yang sulit dijangkau kendaraan besar.
Libatkan BUMD untuk Antisipasi Kekeringan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kesiapan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sudah dilakukan, khususnya untuk memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan serta langkah penanganannya.
Namun menurutnya, persoalan kekeringan tidak hanya menyangkut kebutuhan air bersih masyarakat.
Dampaknya juga sangat besar terhadap sektor pertanian, air baku, hingga ketahanan pangan.
Karena itu, Pemprov Jateng juga akan melibatkan sejumlah BUMD agar penanganan dampak kemarau bisa lebih maksimal.
“Nanti kita koordinasikan lagi, termasuk dengan beberapa BUMD juga kita kondisikan. Ini untuk membantu agar dampak kekeringan bisa dikurangi. Tidak hanya soal kebutuhan air bersih dan air baku, tetapi juga dampaknya pada swasembada pangan,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menilai, jika kekeringan tidak diantisipasi sejak awal, maka ancaman gagal panen bisa terjadi dan berdampak pada stabilitas pangan daerah.
Warga Desa Jadi yang Paling Rentan
Musim kemarau selalu menjadi masa yang paling berat bagi warga di sejumlah desa, terutama yang bergantung pada sumber air alami seperti sumur dan mata air.
Ketika hujan berhenti dalam waktu lama, sumur mulai surut, debit mata air menurun, dan warga harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air bersih.
Tidak sedikit desa yang akhirnya bergantung penuh pada bantuan tangki air dari pemerintah.
Kondisi seperti ini hampir selalu berulang setiap tahun di wilayah rawan kekeringan.
Karena itu, langkah antisipasi sejak dini menjadi sangat penting agar masyarakat tidak harus menunggu terlalu lama saat krisis air mulai terjadi.
Dengan cadangan 123 juta liter air bersih yang telah disiapkan, pemerintah berharap distribusi bisa dilakukan lebih cepat, lebih merata, dan tepat sasaran.
Bukan hanya soal jumlah air yang tersedia, tetapi juga kepastian bahwa bantuan datang saat warga benar-benar membutuhkan.
Musim kemarau memang belum tiba sepenuhnya, tetapi bagi pemerintah dan masyarakat, kesiapsiagaan harus dimulai dari sekarang.
About The Author
