JAKARTA, JatengSatu.TOP – Sejumlah kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah kini masuk prioritas utama pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir terpadu. Fokus utama diarahkan untuk mengatasi persoalan banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah yang selama ini terus menghantui wilayah pesisir.
Langkah besar itu ditandai melalui Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan, serta dihadiri para kepala daerah dan pemangku kepentingan wilayah pesisir.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin menyebut, pertemuan ini menjadi penanda resmi dimulainya tahapan pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di kawasan Pantura Jawa.
“Rakor ini kick off untuk memulai pembangunan giant sea wall. Kajiannya sudah selesai di Jawa Tengah. Dari Badan Otorita Pantura Jawa itu sudah kulonuwun dengan kami sejak tujuh bulan yang lalu,” ujar Gus Yasin.
Tiga Daerah Prioritas
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani persoalan pesisir yang selama ini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Pantura, khususnya di Jawa Tengah.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus segera turun langsung melakukan koordinasi dengan masyarakat agar proses pembangunan berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari warga.
Dalam tahap awal pembangunan, tiga daerah di Jawa Tengah ditetapkan sebagai prioritas utama, yakni Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal.
“Saya minta nanti bupati dan wali kota segera turun, berkoordinasi dengan masyarakat bahwa ini akan ada segera pembangunan giant sea wall,” tegasnya.
Gus Yasin menjelaskan, pembangunan giant sea wall bukan hanya untuk menahan rob dan abrasi, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kebutuhan air bersih masyarakat.
Melalui pembangunan kolam retensi yang menjadi bagian dari sistem perlindungan pesisir, kawasan Pantura diharapkan memiliki cadangan air yang lebih baik.
Dengan begitu, manfaat proyek ini tidak hanya bersifat jangka pendek untuk penanganan banjir, tetapi juga mendukung ketahanan lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Giant Sea Wall Tak Selalu Beton Rakasasa
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa kawasan Semarang dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah paling rentan dan masuk prioritas penanganan awal bersama Jakarta dan sekitarnya.
“Kita identifikasi, yang paling rentan adalah Jakarta dan Semarang dan sekitarnya secara simultan. Ada kurang lebih 565 kilometer dari barat hingga timur, tetapi tentu kita harus menentukan mana yang paling rentan terlebih dahulu untuk diintervensi,” kata AHY.
Ia menegaskan, penanganan Pantura Jawa tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik persoalan yang berbeda.
Menurut AHY, giant sea wall tidak selalu berarti membangun tanggul beton raksasa dari ujung ke ujung, tetapi bisa berupa kombinasi berbagai pendekatan.
Mulai dari pembangunan infrastruktur fisik, solusi hijau (green solution), hingga pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove.
“Tidak semua harus giant sea wall penuh. Bisa kombinasi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing,” jelasnya.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa, Didit Herdiawan, menjelaskan bahwa penanganan Pantura Jawa akan dilakukan berdasarkan segmentasi wilayah.
Untuk Jawa Tengah, salah satu fokus utama berada di kawasan Kendal–Semarang yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi.
Kawasan Pantura Jateng Rentan Bencana
Menurut Didit, kawasan Teluk Jakarta dan Kendal–Semarang telah menjalani berbagai kajian teknis seperti soil investigation, batimetri, hingga simulasi model penanganan lapangan.
“Pelaksanaan kegiatan ini tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Didit.
Jawa Tengah sendiri memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer, dengan wilayah Pantura mencapai 651,47 kilometer.
Wilayah ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus kawasan yang sangat rentan terhadap bencana pesisir.
Ancaman yang terus terjadi meliputi abrasi, banjir rob, penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem pesisir, hingga pencemaran lingkungan laut.
Jateng Mageri Segoro
Pemprov Jateng selama ini telah menjalankan berbagai program pengelolaan pesisir, salah satunya melalui gerakan Mageri Segoro.
Program ini berfokus pada rehabilitasi ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove secara masif dan perlindungan kawasan pesisir.
Sepanjang tahun 2025, tercatat sekitar 2,3 juta batang mangrove telah ditanam melalui program tersebut.
Kegiatan itu melibatkan TNI, Polri, kelompok tani hutan, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, hingga pegiat lingkungan.
Selain itu, sejumlah infrastruktur perlindungan pantai juga terus didorong di Jawa Tengah.
Di antaranya Tol Tanggul Laut Semarang–Demak, tanggul pantai di Kota Pekalongan dan Rembang, breakwater di Pekalongan, hingga rencana pembangunan Hybrid Sea Wall di Kabupaten Demak.
Seluruh proyek tersebut menjadi bagian dari strategi besar menjaga kawasan pesisir dari ancaman kerusakan yang semakin nyata dari tahun ke tahun.
Dalam kegiatan ini turut hadir sejumlah kepala daerah wilayah Pantura Jawa Tengah, antara lain dari Kota Semarang, Kota dan Kabupaten Tegal, Demak, Kendal, Pemalang, Pekalongan, Rembang, hingga Jepara.
Dengan dimulainya kick off giant sea wall ini, masyarakat Pantura Jawa Tengah kini menaruh harapan besar agar ancaman rob, abrasi, dan tenggelamnya daratan pesisir benar-benar bisa ditekan.
Bagi warga Pantura, proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga tentang masa depan kampung halaman yang selama ini perlahan tergerus laut.
About The Author
