SEMARANG, JatengSatu.TOP — Kota Semarang menjadi lokasi pembahasan masa depan tata kelola platform digital Asia Tenggara setelah Universitas Diponegoro dipercaya menjadi tuan rumah workshop internasional UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms pada 6–8 Mei 2026.
Forum tersebut mempertemukan regulator, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan platform digital dari sejumlah negara ASEAN untuk membahas tantangan ruang digital di kawasan Asia Tenggara.
Wakil Rektor IV Undip, Wijayanto, mengatakan forum itu menjadi momentum penting karena persoalan tata kelola platform digital kini telah menjadi isu global sekaligus isu regional di kawasan ASEAN.
“Ini adalah isu global yang juga menjadi isu regional ASEAN,” ujar Wijayanto.
Menurutnya, negara-negara Asia Tenggara memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan Eropa maupun Amerika dalam mengatur platform digital.
Ia menilai kawasan ASEAN selama ini lebih banyak menjadi pengguna atau konsumen platform digital global sehingga perlu mulai menyusun tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan regional.
“ASEAN punya problem yang spesifik dibandingkan dengan Eropa dan Amerika karena kita adalah negara yang menjadi konsumen dari platform digital maka governance itu penting,” katanya.
Selama tiga hari pelaksanaan workshop, Undip menggelar dialog multistakeholder yang melibatkan pemerintah, regulator, akademisi, masyarakat sipil, dan perusahaan platform digital.
Wijayanto mengatakan forum tersebut bertujuan menyusun operasionalisasi dari panduan tata kelola platform digital yang sebelumnya telah dikembangkan UNESCO.
“Tujuannya adalah membuat satu operasionalisasi dari guidance yang dibangun oleh UNESCO,” ujarnya.
Ia menjelaskan tata kelola platform digital yang dibahas dalam workshop mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pendekatan multistakeholder.
Hasil diskusi dari berbagai pihak nantinya akan dirumuskan menjadi toolkit atau panduan tata kelola platform digital untuk kawasan Asia Tenggara.
“Toolkitnya nanti memang hasil dari dialog multi stakeholders yang menyeluruh, tidak hanya versinya regulator atau masyarakat sipil, tapi bisa untuk semua,” katanya.
Wijayanto berharap forum tersebut dapat melahirkan kontribusi besar dari Indonesia untuk kawasan ASEAN, khususnya dalam isu digital governance.
“Mudah-mudahan ini menjadi satu karya dari Semarang untuk Asia Tenggara, tidak hanya untuk Indonesia,” ujarnya.
Dalam Terms of Reference kegiatan disebutkan UNESCO bekerja sama dengan Undip, Asia Media Information and Communication Center (AMIC), dan Civic Tech Lab untuk memperkuat pemahaman tata kelola platform digital berbasis hak asasi manusia di Asia Tenggara.
Workshop tersebut juga diarahkan untuk menyusun toolkit regional yang mampu menjawab tantangan khas ASEAN seperti disinformasi, keberagaman bahasa, respons krisis, hingga kesetaraan gender di ruang digital.
Forum internasional itu diikuti peserta luring dan daring dari Indonesia, Filipina, dan Singapura.
About The Author
