SEMARANG, JatengSatu.TOP — Dominasi platform digital global di Asia Tenggara mulai menjadi perhatian dalam pembahasan tata kelola ruang digital kawasan ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibanding pengendali ekosistem digital.
Persoalan tersebut dibahas dalam workshop internasional UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms yang digelar di Universitas Diponegoro pada 6–8 Mei 2026.
Wakil Rektor IV Undip, Wijayanto, mengatakan kawasan ASEAN memiliki tantangan yang berbeda dibanding Eropa maupun Amerika dalam menghadapi perkembangan platform digital.
Menurutnya, negara-negara Asia Tenggara saat ini masih sangat bergantung pada platform digital global yang berasal dari luar kawasan.
“ASEAN punya problem yang spesifik dibandingkan dengan Eropa dan Amerika karena kita adalah negara yang menjadi konsumen dari platform digital maka governance itu penting,” ujar Wijayanto.
Ia menilai kondisi tersebut membuat negara-negara ASEAN perlu mulai memperkuat tata kelola platform digital agar tidak hanya menjadi pasar pengguna teknologi asing.
Karena itu, forum internasional di Semarang tersebut diarahkan untuk membangun dialog regional mengenai masa depan tata kelola platform digital di Asia Tenggara.
“Ini adalah isu global yang juga menjadi isu regional ASEAN,” katanya.
Wijayanto menjelaskan Undip selama tiga hari mempertemukan berbagai pihak mulai dari regulator, pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, hingga perusahaan platform digital untuk membahas persoalan tersebut.
Menurutnya, tata kelola platform digital tidak bisa hanya dibahas dari sudut pandang pemerintah saja karena menyangkut kepentingan banyak pihak.
Karena itu, forum tersebut menggunakan pendekatan multistakeholder yang menjadi salah satu prinsip utama dalam UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms.
“Toolkitnya nanti memang hasil dari dialog multi stakeholders yang menyeluruh,” ujarnya.
Toolkit yang sedang disusun tersebut nantinya akan menjadi panduan tata kelola platform digital bagi kawasan Asia Tenggara.
Dalam Terms of Reference kegiatan disebutkan UNESCO bekerja sama dengan Undip, Asia Media Information and Communication Center (AMIC), dan Civic Tech Lab untuk memperkuat pemahaman tata kelola platform digital berbasis hak asasi manusia di kawasan ASEAN.
Panduan tersebut disusun untuk membantu negara-negara Asia Tenggara menghadapi tantangan lokal seperti disinformasi, keberagaman bahasa, respons krisis, hingga perlindungan kelompok rentan di ruang digital.
Wijayanto berharap forum internasional yang digelar di Semarang itu dapat melahirkan kontribusi nyata dari Indonesia untuk tata kelola platform digital kawasan ASEAN.
“Mudah-mudahan ini menjadi satu karya dari Semarang untuk Asia Tenggara, tidak hanya untuk Indonesia,” katanya.
Workshop internasional tersebut diikuti peserta dari Indonesia, Filipina, dan Singapura baik secara langsung maupun daring.
About The Author
